Ketua DPR AS Tolak Tawaran Clintons, Tekanan Kontempt Kongres Meningkat di Tengah Penyidikan Epstein

Lawyers for former President Bill Clinton and Hillary Clinton, 

the former secretary of state, made an offer for Mr. Clinton to testify before the 

House Oversight Committee after initially refusing. Credit Pool photo by Ricky Carioti

 Ketegangan antara mantan Presiden AS Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dengan DPR Amerika Serikat memuncak setelah tawaran mereka untuk memberikan wawancara terbatas dalam penyelidikan Jeffrey Epstein ditolak oleh Ketua Komite Pengawasan DPR, Rep. James Comer. Penolakan ini semakin mendekatkan kemungkinan pemungutan suara untuk menempatkan kedua tokoh itu dalam contempt of Congress—langkah yang langka dalam politik AS.

Rep. James Comer, Ketua Komite Pengawasan DPR yang dikuasai Partai Republik, pada Senin menolak proposal dari penasihat hukum Bill dan Hillary Clinton untuk memberikan wawancara tertulis selama empat jam bagi mantan presiden dan deklarasi bersumpah dari Hillary terkait penyelidikan tentang Jeffrey Epstein, seorang terpidana kejahatan seksual yang meninggal pada 2019.

Dalam suratnya, Comer menilai tawaran itu tidak memenuhi persyaratan panggilan resmi dan menegaskan bahwa kedua Clintons harus hadir untuk deposisi dengan sumpah di hadapan komite guna mematuhi subpoena yang telah dikeluarkan. “Para Clintons tidak bisa menentukan sendiri syarat dari subpoena yang sah,” kata Comer, menolak batasan yang diajukannya.

Masalah ini bermula dari subpoena yang dikeluarkan komite pada Agustus lalu, yang menuntut keterlibatan langsung Bill dan Hillary Clinton dalam penyelidikan terkait hubungan sosial mereka dengan Epstein dan Ghislaine Maxwell. Keduanya telah berkali-kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi material yang relevan sambil mempertanyakan legalitas dan motif politik di balik permintaan tersebut.

Jika DPR memilih untuk mengeluarkan resolusi contempt of Congress, Bill dan Hillary Clinton menghadapi potensi denda berat atau bahkan kemungkinan hukuman penjara jika ditangani lebih lanjut oleh Departemen Kehakiman—walaupun langkah seperti itu jarang terjadi terhadap mantan pejabat tingkat tinggi di Amerika Serikat.

Perkembangan ini terjadi di tengah sorotan luas terhadap dokumen terkait Epstein yang dirilis baru-baru ini, yang telah memicu diskusi tentang bagaimana pejabat dan tokoh berpengaruh terhubung dengan jaringan Epstein. Tekanan politik juga meningkat menjelang pemilihan paruh waktu AS 2026, menempatkan isu ini sebagai titik gesekan antara faksi politik yang saling menuduh.

Dengan penolakan terbaru dari Comer, DPR diperkirakan akan segera menggelar pemungutan suara untuk tindakan contempt, sebuah langkah langka yang dapat memperpanjang pertempuran hukum dan politik antara Clintons dan Kongres di Washington. Pertanyaan tentang batasan kekuasaan pengawasan DPR dan hak mantan pejabat akan menjadi sorotan utama dalam minggu-minggu mendatang.

Sumber: The New York Times (disimpulkan dari berbagai laporan media internasional)